Departemen Perdagangan Pendidikan
tulisan ini dikutip dari milis dikmenjur, yang baru saya baca barusan..
kanget juga liat judulnya, walaupun diskusi tentang isu komersialisasi pendidikan bukanlah barang baru. nantilah opiniku sendiri ku sampaikan. ini cuma ingin mengutip tulisan yang disampaikan oleh mantan mentri pendidikan indonesia, pak Daoed Joesoef.
Departemen Perdagangan Pendidikan
Dalam rangka reformasi pendidikan, pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang “Badan Hukum Pendidikan” atau BHP.
BHP adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, pendirinya pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Dua kali saya baca dan merenungi rancangan BHP ini.
Mengubah nama
Rencana ini tidak konsekuen. Seharusnya mencantumkan pasal penyempurnaan berupa perubahan nama “Departemen Pendidikan Nasional” (Depdiknas) menjadi “Departemen Perdagangan Pendidikan” (Depdagpen). Atau, demi efisiensi, menutup Depdiknas, semua kegiatan ditransfer ke Departemen Perdagangan, menjadi “Direktorat Jenderal Perdagangan Pendidikan”. Dengan demikian, pemerintah menghemat pengeluaran untuk gaji dan fasilitas menteri, dirjen, direktur, dan lainnya.
Ada pertanyaan menggelitik. Apakah saat menyusun konsep rancangan BHP, pemerintah sejak awal menyertakan (staf) Depdiknas? Jika “tidak”, bunyi yang tersurat dan tersirat dari rancangan itu sungguh melecehkan eksistensi Depdiknas. Jika jawabannya “ya”, (staf) Depdiknas sendiri ternyata melecehkan diri sendiri. Jika demikian, Depdiknas dibubarkan saja karena tidak menghayati lagi esensi pendidikan, mengingkari makna dan misi suci kelembagaannya bagi Negara-Bangsa Indonesia.
Pemerintah tidak menyadari dua dasar. Pertama, hasil kerja iptek memang bisa, boleh, dan pantas dijual. Namun, pendidikan ke arah penguasaan skills ke-iptek-an tak selayaknya diperdagangkan. Any scientific knowledge is public knowledge!
Kedua, demokrasi dalam pendidikan adalah mutu tinggi bagi jumlah anak didik yang semakin besar karena tidak dibatasi pada yang mampu membayar saja. Inilah gunanya kebijakan “Wajib Belajar”, sebisa mungkin hingga SMA. Bukankah menurut rancangan ini pendidikan diselenggarakan secara “demokratis”
Di situlah terletak potensi bahaya. Tanpa konsep, tanpa visi nasional tentang pendidikan nasional, modal asing dibolehkan ikut. Di balik modal tentu ada pikiran konseptual, betapa pun “kecil” konsep itu. Adapun mentalitas kolonial masih melekat pada pejabat kita cenderung “menelan saja” pendapat yang diucapkan orang asing. Enggan berdebat karena tidak punya argumen yang nalariah.
Jadi keberadaan konsep jauh lebih menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan “nasional”. Konsep/visi yang jelas dan telah disepakati bersama amat penting sebagai acuan kerja. Mengapa? Pertama, bagi pelaksanaan semua lembaga pendidikan, konsep/visi adalah batu ujian dalam menilai ketepatan atau penyimpangannya.
Kedua, konsep/visi untuk menghadapi kompleksitas alami, liku-liku bawaan zaman iptek dan proses globalisasi.
Ketiga, konsep/visi bagi penyusunan/perubahan/penyempurnaan kurikulum sebagai respons atas kompleksitas, liku-liku dan mengombinasikannya dengan aneka potensi alami Indonesia, nasional dan lokal.
Dalam peresmian UI sebagai Taman Sains”, Presiden Yudhoyono mengatakan, peran iptek diperbesar agar mampu bersaing di tingkat internasional. Adapun dalam RUU BHP istilah ilmu pengetahuan dan teknologi tidak disebut satu kali pun. Apakah secara implisit Presiden mengkritik RUU BHP? Sebagai kepala pemerintah, kalau Presiden tahu ada cacat dalam RUU BHP, mengapa meloloskannya ke DPR? Atau, Presiden belum pernah membaca RUU BHP itu?
Dalam penjelasan RUU, poin (e) menyebutkan, “pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat”. Tidak jelas apakah dengan “berhitung” dimaksudkan “hitung dagang” (hundelsrekenen). Yang jelas tidak disebut demi mengembangkan “budaya keilmuan”, sejalan makna ucapan Presiden di UI.
Berbagai tindakan aneh
Lembaga yang seharusnya melakukan riset di negeri ini adalah LIPI, Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi, dan masih ada Dewan Riset Nasional.
Sementara itu, LIPI menciptakan gelar “profesor riset”, padahal “profesor” adalah gelar jabatan akademis bagi persona yang mengajar di perguruan tinggi. Mungkin pertimbangannya demi kegairahan untuk meriset. Di masyarakat ada anggapan umum, “profesor” adalah orang yang serba tahu. Di sinilah “keanehan” itu. Alih-alih memperbaiki citra yang keliru dari orang-orang awam, lembaga ilmu pengetahuan malah menyesuaikan diri pada citra yang keliru.
Memang profesor adalah gelar jabatan bergengsi. Kegengsiannya itu bukan terletak pada “keserbatahuannya”, tetapi pada kenyataan, dia adalah persona yang men-transform, melalui ajarannya, “informasi” (perolehan SD) menjadi “pengetahuan” (di tingkat SMP, SMA), lalu menyempurnakannya lebih lanjut, dari “pengetahuan” menjadi “pengetahuan ilmiah” (ilmu pengetahuan) di perguruan tinggi. Idealnya, guru-guru di SMP sudah pantas diberi gelar professeur.
Sebagai keseluruhan apa yang tersurat dan tersirat dari RUU BHP, jelas mencerminkan hasrat pemerintah untuk lepas tanggung jawab konstitusional dan historisnya. Tanggung jawab konstitusional berupa tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanggung jawab historis berupa menyiapkan masa depan bangsa melalui pemberian pendidikan yang layak bagi anak-anak bangsanya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan III, 1978-1983
Popularity: 4% [?]
Bah, baru tau kau kalo Depdiknas itu sebenarnya adalah subdepartemen dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian.
Makanya ada anekdot: org miskin dilarang sekolah.
Di perguruan tinggi, isu BHMN adalah istilah pemanis terhadap kegiatan komersialisasi pendidikan. Ironis memang, pendidikan dan institusi pendidikan yg seharusnya menjadi ujung tombak perbaikan negeri ini justru yg pertama kali dihancurkan oleh pemerintah. Ini baru ngomong pendidikan, kita belum ngomong tentang kesehatan dan layanan umum.
Itulah Indonesia, negeri ajaib yg hampir segala hal tidak masuk akal bisa terjadi bahkan dianggap biasa.
#bee : hahaha… tau sih bee. tapi sampai seorang mantan mentri pendidikan punya komentar seperti ini di tulis dimedia sekelas kompas, whew.. betapa menyedihkannya bangsa ini..
gichu aza repotz dan bingungz.. lah wongz pipiz aza bayar .. air putihz (mineral :red) aza zekarang mahal .. bizniz pendidikan itu kan bizniz yang paling menguntungkan .. coba zekarang mazyuk SD ngalah ngalahin mazyuk perguruan tinggi negeri .. heheheh.
pfff nikmatnya hidup di indonesia .. zemua jadi duit .. hehehehe.. (duit bagi mereka) bagi bangza (t)
wah..
ada pengganti gus pur di republik mimpi nih hihihih..
tenang aja gus. toh kita masih punya pilihan untuk mo jadi bangsat atau tidak :p
yang jelas gus, like or dislike, this is my country gus…
ntar anak saya langsung masuk perguruan tinggi aja ah, biar cepet pinter dan gak banyak biaya
Perguruan Tinggi juga bisa buat tempat inap yang nyaman, murah, meriah dan tentunya kita dah pernah ngerasain semua kan ? 
Sebenarnya salah juga kalo Pak Daud Yusuf bilang pendidikan di Indonesia gak punya visi dan misi. Wong udah jelas gitu kok. Visi: pembodohan anak bangsa. Misi: ngumpulin duit sebanyak-banyaknya buat pada pebisnis pendidikan.
kalo mantan menteri ngomong gitu, berarti pas jadi menteri dulu dia juga ikutan berdagang dong. itu mah sama aja jeruk makan jeruk. kenapa gak teriak pada saat menjabat aja? ;))
#pha : pengalaman pribadi dang :p
#bee : sarkas! :p
#dudi: yah dud, ya iya lah.. masa masih nanya :p
BHP itu kan untuk kampus. bukan untuk pendidikan dasar dan menengah.
sejak dulu kampus itu memang untuk orang kaya kok. malah di amerika, banyak yg memilih kerja dulu baru ngampus. ini mah, biasa aja kali … kudu banyak dibikin smk dan politeknik, sekolah paramedis malahan di indoensia ini.
#papabonbon : hehehe… ntar gw bilangin ama mendiknasnya yak, sekalian gw cc ke pak Daud Yusuf :p
Negara mangkir? Setelah gak puas hanya di PTN (lewat UU BHMN), kini lewat RUU BHP kemangkiran itu rupanya hendak diperluas lagi.
#bu sby : wah, saya harus baca dan cari tau dulu nih tentang RUU BHP. thank to visit
kalo boleh saya minta tolong di sini, tolong sampaikan pada bpk. Daud Joesup bahwa sekolahnya dulu di medan (sd nya beliau), jln. abdullah lubis medan baru mau di merger, dengan alasan yang tak pasti. saya rasa hanya demi sesuatu disitu. saya yakin beliau tak akan mau sekolahnya di hilangkan begitu saja.walaupun merger seharusnya ke sekolah induk (sekolah beliau) bukan ke sekolah yang lain. sekolah masih bagus, murid masih diatas persyaratan (layak berdiri sendiri) utk di merger ke sekolah sebelahnya. bantu lah guru-guru disana.