Beberapa waktu yang lalu, saya berkenalan dengan Bu Enny (baca : mampir di blog bu Enny). Saya “dikenalkan” oleh kang Kartubi melalui diskusi di blog beliau. Ketika saya membaca profile beliau, membaca beberapa tulisan beliau, saya seperti mendapatkan “aha” dikepala saya, seakan mendapat pencerahan, mendapat guru baru untuk belajar tentang salah satu komponen operasional perusahaan. (kalau saya bisa belajar agama dari kang kurtubi, tentang dunia pendidikan dari Pak Sawali, memaknai hidup dari Bangaip, seni dan periklanan dari pakdhe, MSDM dan strategi management dari mas Yodhia dan Life Auditing dari Mas Anjar, finance dari mas nofie iman, dan guru-guru lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya dapat guru baru dibidang management perusahaan dan keuangan dari Bu Enny :) )Masalah ini pernah saya bahas di tulisan saya sebelumnya. Anyway, thank to kang kartubi telah mengenalkan saya kepada tetangganya :)

Dan kemaren, saya bertanya kepada Bu Enny. Inti pertanyaan saya adalah tentang parameter sebuah lembaga financing, lembaga perbankan dalam menentukan layak atau tidaknya sebuah perusahaan menerima kredit. Kenapa saya bertanya tentang ini? Karena dalam pemikiran sederhana saya, melibatkan lembaga financing adalah salah satu solusi untuk memperkuat permodalan usaha yang saya jalankan bersama teman-teman. Keinginan saya dan teman-teman untuk melakukan percepatan pertumbuhan usaha memang agak terganggu karena faktor yang satu ini. Maklum, perusahaan modal dengkul :)

Kenapa perbankan? Sebenarnya tidak harus perbankan. Bisa saja sebuah lembaga financing lainnya. Problemnya saya buta tentang dunia keuangan ini. Setau saya, ada lembaga-lembaga financial lainnya yang membantu pengusaha kecil seperti saya, seperti PNM (Kalo ngga salah kepanjangannya Pemodalan Nasional Madani), atau modal ventura, atau beberapa waktu terakhir saya sering baca, salah satunya tentang pengusaha TP Rachmat yang membuka lembaga bantuan bagi enterpreneur muda dan UKM/IKM. Kenapa mereka? Alasannya sederhana. Buka kredit menurut saya sekarang cukup rendah, hanya berkisar 1%-an per bulan. Lembaga bantuan seperti yang dimiliki Pak TP Rachmat bahkan hanya mengenakan 6%/tahun atau 0.5% per bulan. Mungkin sebagai impact positif dari pertumbuhan pembangunan di Indonesia, dan mungkin juga karena dorongan pemerintah yang meminta lembaga perbankan meningkatkan dukungan kredit agar roda ekonomi bergerak lebih cepat.
Apa permasalahannya? Sederhana, karena Pertama, saya tidak pernah selama ini berhubungan dengan lembaga perbankan kecuali untuk buka rekening. Kedua, Saya juga relatif buta tentang hal ini. Makanya ketika ada tokoh-tokoh yang menurut saya ahli bidangnya seperti bu Enny, Mas Yodhia, dan Mas Anjar, saya jadi pengen belajar dari para ahli tersebut.

Alasan Ketiga adalah pengalaman saya selama ini. Pernah saya mencoba memanfaatkan beberapa model pendanaan seperti Kredit Tanpa Agunan yang populer belakangan ini, tapi tetap tidak berhasil. Dan salah satu permasalahannya dimata saya, karena rata-rata lembaga financing masih berpatokan kepada aset yang dimiliki seseorang dalam memberikan kredit. Disinilah masalahnya. Wong saya dan teman-teman memulai usaha ini modal dengkul, dan justru malah butuh modal karena tidak punya aset dan modal. lalu kapan ketemunya?

Alasan berikutnya, menurut saya ada perbedaan yang mungkin juga perlu dipahami oleh lembaga financing tentang aset dan bisnis jasa, terutama dibidang ICT. Argumentasi saya berikut ini mungkin sebagian tanpa dasar, hanya berdasarkan imajinasi dan pemikiran saya belaka. tapi saya meyakini apa yang ada dalam pikiran saya ini.

Dimata saya, jika saya ditanya, apa aset perusahaan yang paling besar yang saya miliki, maka jawaban saya adalah SDM!. Salah satu usaha saya dan teman-teman selain menjadi pria panggilan (bahasa kerennya sih konsultan..:) ) adalah Content and Services Provider. Core-nya adalah jasa. Apa produknya? Solusi dan pelayanan. Walaupun disatu sisi saya bisa saja bilang bahwa produk kami adalah software dan segala macam varian-nya, tapi saya lebih senang menyatakan bahwa produk kami adalah solusi dan pelayanan.

Masalahnya adalah, aset yang satu ini sepertinya belum bisa dihitung value-nya tidak saja oleh lembaga financing, tapi oleh banyak institusi bisnis lainnya. Banyak diskusi di milis-milis dan website tentang Manajemen SDM yang menyatakan bahwa, positioning SDM dalam organisasi perusahaan belum terlalu siginifikan. Statement bahwa SDM itu adalah aset, human capital, dan segala macamnya, sepertinya ini masih sebatas jargon. Menurut saya, belum banyak perusahaan, even itu sebuah perusahaan multinasional yang benar-benar memposisikan SDM sebagai capitalnya. Tidak sedikit institusi yang memposisikan departemen SDM hanya sebatas divisi yang mengurusi absensi karyawan, berada dibawah departemen General Affair atau Finance Department atau bahkan dibawah Administration Department. Sedikit lebih baik, beberapa perusahaan yang memposisikan SDM sebagai engine. Namun sebagai Capital? saya yakin ada, tapi belum banyak di Republik ini.

Kedua, saya tau bahwa tidak sedikit para konglomerat sekalipun memanfaatkan bank untuk memperkuat permodalannya. Artinya, orang kaya pun berhutang. Tapi, secara logika sederhana, di level IKM/UKM misalnya, bukankah orang yang melakukan peminjaman dana adalah orang yang tidak punya dana? Sehingga, pertanyaan tentang aset yang dimiliki menjadi paradoks?

Ketiga, terkadang, lifetime business di ICT berada dalam durasi yang cukup pendek. Pertumbuhan bisnis ICT yang sangat cepat juga berpengaruh terhadap lifetime sebuah teknologi dan solusinya. Berbeda dengan proyek pembangunan infrastruktur yang bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun, terkadang, tidak sekali dua kali saya dan teman-teman memiliki pengalaman, client kami, meminta kami untuk menyelesaikan sebuah website atau software dalam waktu yang relatif singkat, bahkan tidak sampai 1 bulan. Hal ini tentu menyulitkan jika untuk memodali proyek tersebut kami harus memprosesi sesuai dengan standard perbankan. Bisa-bisa, proyek sudah selesai, dana dari bank belum turun

Keempat, masih berkaitan dengan point tiga, karena pekerjaannya sifatnya adalah jasa, maka hasil pekerjaannya relatif sering tidak terlihat. Karena yang dihasilkan oleh jasa ICT mayoritas adalah impact atau dampak, bukan produk fisik.
kelima, ada kalanya sebagai perusahaan kecil dan baru berdiri, kami menggunakan nama perusahaan lain, atau melakukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk bisa masuk ke sebuah proyek. Artinya, pekerjaan tersebut akhirnya tidak menggunakan nama perusahaan kami. Hal ini sering terjadi terutama di proyek-proyek pemerintahan yang sangat memperhatikan dokumen ketimbang port folio, yang lebih menjadikan angka-angka dan standard administratif sebagai acuan memilih mitra daripada melihat kualitas, karena kualitas dianggap berbanding lurus dengan umur dan pengalaman perusahaan. Padahal, in my humble opinion, bisnis kreatif itu sering tidak terpengaruh oleh umur. Jika boleh sedikit melebar, justru semakin muda dan kecil seseorang, tingkat imajinasinya jauh lebih tinggi. Bukankah makhluk paling imajinatif dimuka bumi ini secara general adalah anak kecil? Dan kembali ke topik ini, terkadang kami sering mendapatkan pekerjaan bukan dari si pemilik pekerjaan, tapi dari perusahaan yang melakukan bidding, tapi sebenarnya tidak memiliki resources, dan men-outsource-kannya kepada kami.
Sementara, sepengetahuan saya parameter lembaga financing masih belum berubah banyak. Jelas saya tidak bisa memprotes sedemikian rupa. Karena toh defaultnya para pemilik dana memang berada dalam mind set safe, hati-hati, dan ingin dananya aman tentusaja. Diperlukan jaminan yang membuat mereka menjadi confidence. So, sangat bisa dimaklumi. Toh belakangan, banyak kasus dimana untuk bisnis telekomunikasi, pihak perbankan mulai berani meminjamkan modal berkali lipat dari value kontrak pekerjaannya dan tanpa jaminan selama ada SPK atau kontrak pekerjaannya. Namun, sepertinya ini masih hanya berlaku di Industri Telekomunikasi, seperti pembangunan tower, dan telekomunikasi besar seperti PT Telkom, Indosat dan sejenisnya. Sementara untuk industri ICT sendiri, saya belum melihat banyak kasus. Yah, sejauh pengetahuan saya, hanya ada 2 model peminjaman modal dari perbankan, yaitu melalui jaminan aset, dan yang kedua melalui kontrak kerja yang dimiliki.

So, bagaimana pendapat anda?

Saya berharap posting ini bisa memberikan value, ada diskusi yang bisa memberikan solusi buat saya, at least bisa menambah wawasan saya tentang dunia perbankan, dan bukan dalam rangka melakukan judgement. Saya toh sangat memahami bahwa banyak hal yang harus saya benahi diinternal saya. Salah satunya adalah melakukan standarisasi yang bisa diakui oleh lembaga-lembaga keuangan melalui pembenahan laporan keuangan, pajak, dan sebagainya.
Syukur-syukur ada rekan-rekan yang bergerak dibidang ini atau ahli dibidang ini yang bisa memberikan masukan yang berarti.

Lalu apa korelasinya dengan judul diatas?

Diluar permasalahan yang saya alami, beberapa tahun yang lalu saya pernah berdiskusi dengan kakak saya tentang profesionalisme industri, khususnya industri ICT. Sangat disayangkan tidak ada standarisasi yang jelas dan komprehensif mengenai profesi ini di Indonesia. Andai ada standarisasi rata-rata justru dikeluarkan oleh vendor-vendor besar seperti Cisco, Microsoft, Sun, Redhat dan sebagainya. Hal ini diperparah masih terbatasnya ketersediaan SDM ICT yang berkualitas dan pertumbuhan yang tidak seimbang dengan kebutuhan pasar. Impact-nya, ICT adalah salah satu industri yang memiliki turn over SDM yang cukup tinggi. Pembajakan SDM ICT adalah yang yang sering terjadi, mengingat tidak adanya standarisasi. Bayangkan sebuah perusahaan yang sudah melakukan investasi sedemikian rupa, men-training-kan SDM-nya dengan training-training berstandard internasional, lalu setelah pintar dibajak oleh perusahaan lain.

Disisi yang lain, SDM ICT memang belum mendapatkan porsi penghargaan yang layak seperti profesi legal, dokter, dan sejenisnya. Standard pengajian dan remunerasi staff ICT di Indonesia masih cenderung rendah. Hasil survei ZDNet Asia dan Activetechpros tentang gaji SDM ICT di Indonesia seperti yang pernah di ulas di blog mas Anjar menunjukkan bukti nyata. Sehingga tidak bisa disalahkan pula, dengan gampang SDM ICT tergiur oleh iming-iming perusahaan lain yang menawarnya lebih tinggi. Dedikasi, loyalitas adalah hal yang mahal di area ini.
Menurut saya, bisnis ICT adalah bisnis yang unik. banyak pola-pola yang tidak standard sebagaimana bisnis lainnya yang berlaku di bisnis ini. Lihat saja banyak cerita tentang konsep manajemen yang diterapkan oleh perusahaan seperti Google, Cisco (seperti yang bernah di bahas oleh Bang Irfan dalam tulisan di blog beliau disini, disini dan disini), Microsoft, Sun Microsystem, Apple dan sebagainya (beberapa pernah diulas di blog mas Yodhia disini dan disini) So, adanya keinginan dan harapan yang besar tentang tumbuh dan berkembangnya industri ICT di Indonesia menjadi sulit diwujudkan karena pola management, remunerasi, standard penilaian kinerja, dan sebagainya berjalan cukup unik.

Saya membayangkan, salah satu perlakukan profesional yang paling baik yang pernah ada adalah konsep standarisasi yang berlaku di dunia olahraga seperti sepakbola dan tenis. Sangat fair. Seorang pemandu bakat di dunia sepak bola biasanya berkeliling untuk menemukan bakat-bakat terbaik diseluruh penjuru dunia. Mereka dibayar dengan harga layak, disekolahkan, dimasukkan dalam akademi pendidikan sepak bola, dan ketika dia keluar sebagai pemain profesional, menunjukkan kualitasnya, maka sang pemain bola akan dilirik oleh klub-klub lain. Bisakah mereka dibajak? sangat sulit. Klub yang ingin membeli seorang pemain profesional harus mengeluarkan nilai transfer tertentu terhadap akademi yang menyekolahkannya, atau klub lama yang memiliki si pemain dengan angka tertentu, sebagai value atas investasi yang dilakukan oleh klub yang menemukan bakat tersebut.

Didunia tenis, kelas seorang pemain tidak hanya sekedar ditentukan oleh setiap pertandingan yang dimainkan, tapi dari nilai score yang ditentukan oleh WTA. Nilai tersebut sangat tergantung pada seberapa sering si pemain tenis bermain dan bertanding, pada kompetisi yang memiliki kelas tersendiri (biasa disebut dengan tier), dan kemenangan yang dihasilkan dari setiap pertandingan. Penurunan kualitas dan kuantitas pertandingan akan berpengaruh pada peringkatnya, yang juga berarti berpengaruh pada penghasilannya.

Andai profesional ICT dan profesi-profesi lainnya bisa diposisikan seperti ini, sepertinya akan lebih nyaman. Konsep remunerasi, dan penilaian kinerja ini pernah saya jadikan judul thesis saya (yang sampai sekarang belum saya kerjakan dan belum selesai, makanya judulnya “masih”), dimana penilaian kinerja karyawan (Employee Qualification Rate), yang terdiri dari 3 parameter : Performance Qualification Rate, Job Qualification rate dan Capability Qualification Rate diukur sebagai parameter untuk menentukan remunerasi (penghasilan tetap : gaji dan tunjangan serta penghasilan tidak tetap : bonus, upah dan insentif). Konsep ini saya dapatkan dari hasil diskusi dengan kakak saya yang kebetulan konsultan SDM (meskipun basicnya adalah psikologi) di beberapa tempat. Saya bahkan takjub ketika dia, kakak saya, pernah melakukan analisa bagi BI untuk mengukur tingkat kejujuran (kelayakan) dalam mengembalikan kreditnya, sebagai salah satu langkah yang diambil oleh BI dalam menghadapi kredit macet. Sungguh menarik ketika hal-hal yang selama ini kita nilai sebagai intangible asset yang cenderung dianggap tidak bisa diukur; seperti kejujuran bisa diukur dan dikeluarkan dalam bentuk angka. Analisa-analisa beliau ketika juga menjadi konsultan di PT Pos, pemilihan anggota KPK dan Hakim Agung dan di beberapa tempat lainnya (terutama banyak di Institusi pendidikan termasuk di ITB dan UI) memberikan pencerahan dan wacana baru bagi saya.

So, akan menarik jika lembaga perbankan bisa mengembangkan konsep pemberian kreditnya secara lebih komprehensif dan mengikuti perkembangan yang ada.

Finally, saya mengharapkan bisa berdiskusi dengan siapapun yang berkunjung di blog ini. Mengingat pengetahuan saya yang sangat terbatas dibidang ini. Saya akan sangat berterima kasih atas setiap masukan dan diskusi yang ada :)

5 Responses to “Menghitung Nilai Aset Perusahaan Berbasis SDM”

  1. Bisnis yang terkait IT memang masih baru, bahkan ada olok-olok, orang IT tak tahu bisnis dan orang bisnis tak tahu IT. Ini terjadi di perusahaan tempat saya kerja. Mengapa? Ya, seperti cerita Edo di atas, sedangkan bagi orang bisnis, semua harus bisa dihitung.

    Nahh, dokumentasi, ini memang perlu, karena jika kita pinjam uang, atau kredit, maka yang sah adalah sesuai yang ada pada dokumentasi tadi (ini bisa ditanyakan pada mas Anggara, apa sahnya suatu perjanjian).

    Bisnis jasa? Usaha kontraktor, misalnya. Assetnya hanya peralatan berat, yang tak sebanding dengan nilai kontrak. Tapi Bank akan melihat dari SPK, siapa yang tanda tangan SPK, apakah pemilik proyek bisa membayar apa tidak. Dan nantinya pemilik proyek harus menandatangani Cessie (tagihan pihak ketiga), untuk menyalurkan termin melalui rekening nasabah di bank ybs. Dengan demikian, agunan berupa peralatan tercover dengan adanya cessie tsb.

    Apa sebetulnya istilah kelayakan? Kelayakan adalah memang benar-benar layak, yaitu layak usahanya, layak untuk diberi pinjaman, serta layak untuk membayar sesuai yang diperjanjikan. Berhubungan dengan Bank (tak hanya dengan Bank lho), adalah memasuki wilayah hukum…Bank harus berpedoman pada aturan sesuai Bank Indonesia, tertulis dan terkodifikasi…dan harus terdokumentasi.

    Inilah bedanya…jadi memang harus latihan, untuk lebih tertib administrasi, tertib dokumentasi, juga apakah proyek tsb milik perusahaan sendiri atau orang lain. Disini posisi calon peminjam sebagai apa….

    Sama seperti kontraktor, main kontraktornya mendapat pinjaman…bagaimana dengan sub kontraktornya (misal kontraktor pemasangan alat-alat listrik)? Pemberian kredit pada sub kontraktor berisiko tinggi, karena cash flow atau aliran kas tak dapat dikuasai. Jika cash flow dapat dikuasai, dan jelas alirannya… tentu Bank berani memberikan pinjaman pada sub kontraktor, apalagi jika main kontraktornya dapat pinjaman di Bank yang sama. Namun Bank tetap harus menilai apakah pimpro memang punya modal, dan bisa bayar? Ruwet kan?

    Banyak sih pertanyaan teman-teman seperti ini, ada alumni PTN terkenal di Bandung, dapat proyek, terus saya minta menghubungi Bank..ehh mundur lagi. Kenapa mesti takut…kan bisa aja diskusi, persoalan bisa apa tidak, nantinya kan ada masukan baru, bagaimana dari tidak bankable menjadi bankable. Biasanya masalah administratif, cuma untuk yang tidak terbiasa, masalah administratif menjadi beban berat. Sedang Bank, pemeriksa (auditor) memeriksa dasarnya dari approval, yang dilampiri dokumen-dokumen yang menunjang bahwa memang proyek tsb layak diberikan kredit. Kadang menjadi staf Bank juga capek, karena pemeriksa suka mengatakan kreditnya terlalu besar…Edo bisa bayangkan, bahwa staf Bank atau AO, harus menjamin kelayakan usaha orang lain, yang setelah kredit mengalir, benar-benar tergantung dari itikad dan kemampuan pengusaha tadi untuk mengembangkan usahanya. Jika terjadi kegagalan, AO akan diperiksa secara detail, apakah risiko bisnis atau karena hal-hal lain.

    Kredit tanpa agunan…ini dasarnya juga kelayakan…dan subyek dari pemeriksaan auditor. Mudah2an dari cerita ini, semua harus sama-sama tahu posisinya, bagaimana agar proyek yang layak tadi memang layak di mata hukum, di mata pemeriksa, atau siapapun juga yang membaca approval.

  2. Waaah bisa aja bos Edo ini kalau ngarang cerita, wong bu Enny itu memang blogger prof sudah 100000 pengunjung seminggu lalu… saya belajar kebel banget yaa … nah giliran saya belajar sama kang edo nih… bagaimana caranya mengelola sebuah aset dari tidak punya menjadi ada… bagaimana caranya membuat usaha dari tidak punya modal sampai bisa mengucurkan modal.. hahah maaf itu cuma nglamun… :)

  3. #edratna :

    Bisnis yang terkait IT memang masih baru, bahkan ada olok-olok, orang IT tak tahu bisnis dan orang bisnis tak tahu IT.

    hehehhe… bener bu. saya juga sepakat soal ini :) . padahal saya sendiri merasakan tidak gampangnya memberikan services based on ICT. karena itu artinya, si pemberi solusi harus mengerti secara utuh minimal business process pihak yang dia bantu. artinya, harus ada orang di perusahaan ICT yang memang memahami ICT itu sendiri sekaligus memahami seluruh ilmu secara makro.

    tentang yang lainnya, sepertinya saya perlu konsultasi langsung aja nih. semoga jadi ya bu enny :)

    #kurt : lo ya, masak belajarnya sama aku kang, wong success storynya belum terlihat. kecuali kang kartubi mau belajar dari cerita kegagalannya :)
    tapi kl boleh sedikit bagi-bagi nasib nih kang, kira-kira gini. tidak ada orang hidup yang ngga punya aset!. kl ditanya aset saya ya, saya sendiri, dan teman2 yang pintar dan baik hari :)
    kl ngomong modal, modal saya cuma 2 kang. dengkul+ nekat dan Bismillah kekekke…

  4. Walah, jadi ge-er nih namauku disebut-sebut Pak Edo, hehehehe :lol:
    Soal perbankan bagi saya yang hanya seorang guru juga sangat awam Pak Edo. Blas nggak mudheng :mrgreen: Bu Enny agaknya memang tepat untuk dijadikan tempat bertanya dan berdiskusi.

  5. #sawali : betul pak sawali. makanya saya discuss sama beliau. kl pak sawali mah sudah masuk dalam list saya ketika saya butuh bediskusi tentang menulis, sastra, pendidikan dan related topic lainnya.
    so tunggu tanggal maennya aja pak. sepertinya saya akan butuh diskusi dengan bapak tentang tema ini :)

Trackbacks/Pingbacks

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>