Andai saja para pendiri bangsa Ini masih ada..

Hidup adalah sebuah hukum sebab akibat. Sesederhana itulah hidup. Adanya asap akan selalu dianggap sebagai akibat dari adanya api. Permasalahannya adalah, ketika perdebatan kembali pada sebuah perdebatan klasik : Duluan mana ayam atau telur? Disinilah debat kusir akan berpotensi terjadi.

Ramainya pemberitaan, pro dan kontrak terkait UU ITE dan UU Anti Pornografi yang kembali marak belakangan ini juga tidak lepas dari hukum alam nan sederhana tersebut. Sebuah kontroversi. Sebagian pihak menarik nafas lega dengan adanya UU ini. Senang, akhirnya negara ini punya Undang-Undang yang mengurusi tentang per-IT-an kita. Sebagian lagi akan menganggap ini adalah upaya konyol belaka untuk membelenggu kebebasan berekspresi.

This is life. Dulu, ketika zaman Pak Harto, negara ini hidup dalam belenggu, tidak ada kebebasan pers. UU Pers dan Kementerian Penerangan adalah jeruji yang siap menjerumuskan jika ada pihak-pihak yang mencoba untuk menghadang gerak pemerintah. Lalu lahir zaman reformasi. Kementerian Penerangan dibubarkan. Insan pers berteriak bahagia.

Baikkah hasilnya? Ya dan tidak. Kebebasan pers menyebabkan apa yang selama ini tidak bisa kita dengar, baca dan lihat menjadi transparan. Orang tidak lagi bisa dengan kekuasaannya menutupi kebusukannya. Dan secara alami, media-media tidak jelas, tabloid-tabloid porno, juga tumbuh dengan bebasnya. Ini pulalah yang terjadi terhadap UU anti pornografi. Dan juga UU ITE.

Melihat fenomena ini saya cuma bisa mengacungkan sebanyak-banyaknya jempol yang saya miliki kepada Para Founding Father bangsa ini. Mereka benar-benar orang hebat. mereka mampu merumuskan sesuatu yang bahkan sampai sekarang ini kata-kata itu masih sangat bermakna, yang benar-benar didasari oleh kefahaman luar biasa atas kultur yang telah mengakar di sebuah negara bernama Republik Indonesia. Simak saja kata-kata berikut ini : Kebebasan yang bertanggungjawab, Politik Bebas Aktif, Demokrasi terpimpin, dll. Para Founding Father kita sepertinya benar-benar kenal dengan jati diri bangsa ini yang memang kental dengan musyarawah mufakat, ewuh pakewuh, yang kalau dikasih kebebasan tanpa batas bisa ngawur, yang kalau diberi akses seluas-luasnya justru malah bisa ngga tau diri. kalimat-kalimat diatas adalah cermin bahwa dalam konteks apapun, ada batasan-batasan yang harus dijadikan sebagai patok.

Hari ini, 1 hari pasca diluncurkannya UU ITE, website Depkominfo di hack, tak lama setelah website KPU di hack beberapa waktu yang lalu. 1 hari setelah pakar bernama Roy Suryo memberikan warning (atau mengecam) komunitas hacker dan blogger sebagai pihak yang akan menentang dan mengecam UU ini. 1 hari setelah Pak Menteri Kominfo kita, M.Nuh menyatakan inilah masa dimana kita tidak lagi terisolasi dari percaturan internasional, menyatakan lembaga ID SIRTI akan menjalankan tugas sampingan untuk memblok content-content porno.

Entah apa hubungannya jika website yang di hack itupun berisikan gambar sang pakar yang dimodifikasi. Entah siapa pula yang melakukannya. Tapi apa yang terjadi seakan
sebuah awal perang yang dimulai, sebuah pembuktian. Seperti peristiwa di hajarnya website KPU 4 tahun yang lalu. Dalam bahasa saya, daripada difitnah tapi tidak melakukan, mending sekalian berbuat, supaya tidak menjadi fitnah. Atau kata lainnya, membangunkan harimau tidur.

Apa yang saya sikapi dalam hal ini?

Pertama, marilah kita mengamalkan nilai-nilai yang menjadi akar budaya bangsa ini. Ilmu padi, makin berisi makin menunduk. Rendah hati. Marilah kita, termasuk saya tentunya menjadi orang yang rendah hati. Tidak ada gunanya menyebarkan issue-issue tidak penting yang hanya akan memanaskan situasi. Jangan malah mengamalkan ilmu penjajah, politik adu domba. Ini Indonesia bung, bukan Belanda. So, posisi perang dibalas perang juga tidak perlu terjadi. Its too childish menurut saya

Kedua, Ini adalah hukum konsekwensi. Hukum sebab dan akibat. Ketika kebebasan kita angkat, maka kebebasan itu pulalah yang akan membunuh kita. Sama seperti ketika seorang teman berbicara, kapitalisme akan mati oleh kapitalisme itu sendiri. Maka lagi-lagi, mari kita kembali pada akar budaya. Bahwa bangsa ini memang tidak cocok untuk menerapkan nilai-nilai secara ekstrim, tapi nilai-nilai yang tetap memperhatikan batasa-batasannya.

Ketiga, marilah kita berfikir positif. Mari berbaik sangka. Bahwa ketika pemerintah mengeluarkan UU ITE, itu tidak akan digunakan untuk membunuh dan mengkebiri kebebasan kita di Internet. Dan pemerintah juga harus membuktikan, bahwa benar adanya UU itu tidak akan digunakan untuk melegitimasi kekuasaannya layaknya apa yang terjadi dahulu kala dijaman orde baru. Mari berbaik sangka kepada para blogger, bahwa para blogger adalah komunitas yang beritikan untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, yang ingin informasi tersampaikan dengan baik, sebuah media jurnalisme baru yang akan mempercepat proses pencerdasan kita. Mari berbaik sangka pada para hacker, bahwa para hacker adalah sekumpulan orang pintar yang tidak terwadahi aspirasinya, yang sebenarnya jika difasilitasi bisa menjadi kumpulan orang-orang yang mampu membuat content-content local yang berkualitas, software produk dalam negeri, yang akan mengamankan negeri ini dari ketelanjangan informasi yang dinikmati oleh para kapitalis di luar sana yang berfoya-foya dengan informasi yang dia peroleh dari negeri ini, lalu memanfaatkannya untuk berjualan di negeri kita dan menjadikan kita hanya sebagai konsumen belaka.

Sedih rasanya, ketika kita saling bunuh, kucing dan tikus berantam, dan anjing tertawa terbahak bahak menikmati hasil jarahannya ketika anjing dan tikus mati dalam pertarungannya.

Kenapa kita tidak mencoba untuk berendah hati, berbaik sangka, menyadari hukum alam, mamahami budaya kita. Daridapa kita menangkapi hacker-hacker kita karena mengganggu situs pemerintah, ada baiknya pemerintah juga berintrospeksi diri. Lucu bukan, ketika UU ITE dikeluarkan, ternyata institusi yang berkompeten dalam hal ini, depkominfo, websitenya sendiri tidak terjaga dengan baik? Adanya UU ITE menurut saya tidak berarti kita tidak perlu mengamankan website kita. Yang terjadi seharusnya depkominfo sebagai institusi yang paling berkompeten menjalankan mekanisme yang benar di system mereka. So, daripada ditangkapi, kenapa para hacker lokal kita tidak diajak untuk mengamankan system di negeri ini?

Daripada sibuk memblok content porno, kenapa kita tidak mendorong lahirnya content-content local yang berkualitas? Saya jadi ingat omongan Mario Teguh di acara Business Art pada hari Kamis minggu lalu. Saat ini Pak Mario Teguh bilang :

“Daripada sibuk memikirkan kekurangan kita, kelemahan kita, lebih baik kita sibuk mempertajam kelebihan dan keunggulan kita”

Ini bukan berarti kita tidak perlu meminimalisir akses terhadap content-content yang tidak benar. Jelas tetap perlu. Tapi ini masalah mind set. Membangun adalah mind set positif. Menutup adalah mind set negatif. Ini pendapat saya. Kenapa kita begitu sulit untuk berpositive thinking?
Andai saja para Founding Father bangsa ini masih ada….

Andai orang-orang sekualitas mereka ada saat ini…

Popularity: 4% [?]